SETIAP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan wajib memvalidasi rencana anggaran kegiatan (RAK). Sebab, itu menjadi syarat pengajuan pencairan anggaran untuk pelaksanaan ataupun pemberian gaji pegawai.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi menyampaikan, APBD 2024 telah selesai dilakukan pembahasan di penghujung November lalu. 

Kemudian, OPD dapat menindaklanjuti dengan penyusunan RAK dan DPA. 

”Jangan sampai melibas deadline hingga besok. Apalagi, pegawai sampai tidak digaji. Maka, mereka akan melakukan aksi besar-besaran,” tandasnya, Kamis (4/1/2023).

Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Yudianto Hidayat mengutarakan, setiap OPD mendapat alokasi anggaran berbeda. Untuk merealisasikan anggarannya, OPD harus memvalidasi RAK.

”Penyelesaian validasi diserahkan ke setiap OPD. Nanti kami yang akan mengeluarkan SPD (surat penyediaan dana),” ucapnya.

Validasi RAK ditargetkan tuntas hari ini (4/1). Namun, dari 52 OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan, hanya 17 yang menuntaskan validasi RAK. Dengan demikian, ada 35 OPD yang belum memvalidasi RAK-nya.

”Mungkin kendalanya, pengisian SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) lamban. Sebab, tahun ini ada perubahan yang berpusat pada satu sistem secara nasional, jadi antre,” imbuhnya.

Yudi menyatakan, 17 OPD yang telah menyelesaikan validasi RAK belum bisa melaksankan kegiatan yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA). Kecuali pencairan gaji pegawai.

”Kegiatan belum bisa karena harus menunggu OPD yang lain tuntas. Mereka hanya bisa mencairkan gaji karyawanya untuk bulan ini. Kalau yang belum divalidasi, maka belum bisa dicairkan,” imbuhnya.

Pihaknya optimistis, validasi RAK segera tuntas. Sebab, itu berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan pegawai.

”Tidak mungkin sampai lewat bulan karena mereka perlu gajian,” sambugnya.(dul)