DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Persetujuan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026, Senin (27/10/2025). 

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Bangkalan, Efendi, dan dihadiri Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota dewan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Bangkalan, Efendi, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan dan pembahasan setiap rancangan peraturan daerah agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Propemperda bukan sekadar daftar rencana produk hukum, tapi arah kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, kolaborasi dan komitmen antara DPRD dan Pemkab sangat dibutuhkan agar perda yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Politikus Gerindra tersebut juga mengingatkan bahwa setiap rancangan perda yang masuk dalam program tahun 2026 harus disusun berdasarkan urgensi, kepentingan publik, dan kesiapan perangkat hukum yang mendukung pelaksanaannya.

“Kami berharap perangkat daerah bisa lebih proaktif dalam menyiapkan naskah akademik dan substansi perda. Dengan begitu, pembahasan nanti bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa DPRD Bangkalan berkomitmen menjaga transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.(dul)