KOMISI I DPRD Kabupaten Bangkalan menggelar rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kominfo Bangkalan dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi 2026. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan pentingnya pelaksanaan sensus yang objektif, akurat, dan melibatkan tenaga lokal agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian daerah.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyampaikan bahwa pemanggilan BPS dilakukan karena adanya informasi bahwa pada tahun 2026 akan dilaksanakan survei besar terkait kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta agar pendataan dilakukan secara maksimal dan berkolaborasi dengan Kominfo sebagai wali data daerah.

“Kita berharap ada kerja sama yang baik antara Kominfo dan BPS agar pendataan benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Rekrutmen petugas sensus juga kami dorong melibatkan masyarakat lokal Bangkalan yang memahami situasi di lapangan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Fadhur menegaskan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi di Bangkalan yang belum terserap dunia kerja. Karena itu, ia berharap BPS dapat memprioritaskan mereka dalam rekrutmen petugas pendataan. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memberi peluang kerja bagi putra-putri daerah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menambahkan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 dan PP Nomor 51 Tahun 1999. Data hasil sensus menjadi dasar kebijakan ekonomi nasional, regional, hingga tingkat daerah.

“Karena perannya sangat strategis, maka data yang diperoleh harus valid dan objektif. Oleh sebab itu, rekrutmen petugas sensus harus selektif agar mereka yang turun benar-benar kompeten dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Hakim juga memaparkan bahwa berdasarkan data BPS saat ini, tingkat perekonomian masyarakat Bangkalan berada di desil 1–5 dengan angka 18 persen, jauh di atas rata-rata nasional maupun Jawa Timur yang telah menurun hingga di bawah 10 persen. Menurutnya, fakta ini menunjukkan perlunya pembaruan data yang lebih presisi agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Komisi I akan mengawal proses sensus mulai dari rekrutmen hingga pengolahan data. Kami ingin hasilnya kredibel sebagai data dasar pembangunan daerah,” tegasnya.

Pihak DPRD juga menekankan peran penting masyarakat dalam menyukseskan sensus. Mereka diimbau untuk memberikan jawaban yang jujur kepada petugas agar data yang diperoleh tidak bias dan sesuai dengan kondisi ekonomi nyata.

“Kejujuran masyarakat sangat menentukan hasil akhir. Jangan ada yang sudah mampu namun mengaku tidak mampu, atau punya usaha tapi bilang tidak punya,” Nur Hakim.

Dengan komitmen bersama DPRD, BPS, Kominfo, dan dukungan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi basis data akurat bagi arah pembangunan ekonomi Bangkalan ke depan.(dul)