KOMISI D DPRD Bangkalan mengapresiasi Pemkab Bangkalan yang telah meluncurkan program percepatan pelayanan universal health coverage (UHC) tingkat rujukan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan menyatakan, apresiasi itu diberikan atas percepatan UHC di tingkat rujukan yang dilaksanakan atas kolaborasi lembaga berbeda. 

"Kami sanagat mengapresiasi peluncuran program percepatan UHC ini. Karena dengan program ini, pasien yang belum melakukan perekaman e-KTP, tapi ingin mengakses pengobatan gratis melalui program UHC, administrasi kependudukannya bisa diterbitkan di RSUD," ujarnya, Jumat (23/6/2023).

Terobosan kolaboratif antara dispendukcapil, dinsos, dan RSUD Syamrabu tersebut, lanjut Nurhasan, sangat membantu masyarakat yang sedang berobat ke RSUD dan ingin mengakses pengobatan gratis melalui program UHC.

"Sekali lagi kami sangat mendukung program ini, karena program ini ternyata juga menyasar pasien melahirkan. Sehingga setiap anak yang dilahirkan dirumah sakit Syamrabu langsung memiliki akta dan kartu identitas anak (KIA)," sambungnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Syamrabu Farhat Suryaningrat menyatakan, banyak pasien yang berobat dengan mengakses layanan kesehatan gratis atau UHC. Namun, banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP. 

"Makanya, kami memfasilitasi pasien yang hendak mengakses layanan kesehatan gratis dengan menggandeng Dispendukcapil,"paparnya.

Sebab,kata dr. farhat, syarat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengakses UHC harus memiliki NIK. 

”Dengan adanya pelayanan adminduk ini, pasien bisa langsung melakukan perekaman di rumah sakit dan dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS,” katanya.

Sekedar diketahui, kolaborasi itu dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Yakni dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil), dinas sosial (dinsos), dan RSUD Syamrabu.(dul)