KOMISI D DPRD Bangkalan menerima audiensi LSM DKR terkait program UHC dan pelayanan di RSUD dan Puskesmas. Turut hadir pada audiensi tersebut pihak RSUD, Dinkes, Dispendukcapil, dan BPJS Kesehatan, Rabu (17/5/2023).

Audiensi yang digelar di ruang rapat Banggar ini dipimpin langsung Ketua Komisi D Nurhasan, di dampingi anggota Komisi D, Subaidi dan Anton Bastoni.

"Yang paling kita rasakan bersama setelah audiensi ini adalah kita semacam ada komitmen bersama bahwa setiap pasien yang masih belum dianggap belum clear secara administrasi dokumen kependudukan, itu mulai hari ini sudah tidak perlu pakai uang tanggungan," ujarnya.

Menurut dia, pihaknya sudah sepakat bersama Dispenduk akan membantu semua administrasi sebelum dilakukan tindakan perobatan.

"Akan di clearkan administrasinya. Sehingga saat pulang tidak perlu uang tanggungan," bebernya.

Kemudian yang kedua, lanjut Politikus PPP ini, banyak keluhan saat menunggu obat dan menunggu jenazah pulang lama sekali. 

"Jadi tadi sudah komitmen tidak akan diperlama. Kami minta dipersingkat," kata Nurhasan.

Nurhasan juga menyatakan, UHC ini harus tetap jalan walaupun dalam kondisi harus mengurangi pos-pos anggaran yang lain.

"Ini harus menjadi komitmen bersama pemerintah daerah. Kalau tidak, akan seperti kabupaten yang lain, kelimpungan UHC nya di cabut karena tidak mampu membiayai,"tutupnya.(dul)