KOMISI I DPRD Bangkalan menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) di Ruang Banggar DPRD, Rabu (28/5/2025). 

Audiensi tersebut digelar untuk menyampaikan keresahan mahasiswa terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan.

Audiensi tersebut ditemui oleh Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhur Rosi, Sekretaris Komisi I Nur Hakim, dan anggota Komisi I Fahri. 

Dalam audiensi, perwakilan HIMABA mengungkap adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum di lingkungan MPP, yang dinilai mencederai pelayanan publik yang seharusnya bersih dan transparan.

“Teman-teman dari HIMABA datang untuk menyampaikan laporan terkait persoalan pelayanan publik, terutama dugaan pungli oleh oknum di MPP. Ini hal serius yang harus ditindaklanjuti,” ujar Ketua Komisi I, Fadhur.

Lebih lanjut, politisi Demokrat tersebut menegaskan bahwa pihaknya telah menerima masukan tersebut dan berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan.

“Kita akan duduk bersama dengan pihak Dispenduk dalam forum terbuka, agar tidak hanya mendengarkan versi sepihak. Selama ini, Dispenduk selalu membantah bahwa oknum mereka terlibat. Maka dari itu, kita akan hadirkan semua pihak untuk mencari titik terang,” jelasnya.

Menanggapi kemungkinan tindakan tegas, Fadhur menyebutkan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, maka proses hukum dan disipliner harus dijalankan.

“Kalau nanti terbukti ada oknum dari Dispenduk yang terlibat, maka Inspektorat wajib turun tangan dan memberikan sanksi sesuai aturan. Kita ingin proses ini berjalan dengan serius dan transparan,” tegasnya.

Komisi I menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini hingga tuntas, demi menjaga integritas pelayanan publik di Bangkalan. 

Masyarakat pun diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk penyimpangan dalam pelayanan pemerintah.

Reporter: Abdul