KOMISI I DPRD Bangkalan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan di ruang rapat Komisi I, DPRD Bangkalan, Jumat (16/5/2025).

Rapat ini digelar guna mengevaluasi validitas dan konsistensi data statistik yang menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah.

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyampaikan bahwa rapat ini dilatarbelakangi oleh pentingnya data yang disajikan BPS agar sesuai dengan Undang-Undang, yakni harus valid, akurat, dan bebas manipulasi.

“Kita mempertanyakan variabel-variabel yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih rendah, angka kemiskinan tinggi, serta persoalan angkatan kerja yang stagnan. Ini semua berkaitan erat dengan data,” ujar Hakim.

Politisi PDIP tersebut menyoroti lemahnya koordinasi antara BPS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas UMKM dalam pengumpulan data ketenagakerjaan. 

Menurutnya, OPD di Bangkalan dinilai kurang peduli terhadap pembaruan data statistik, sehingga berdampak pada kualitas data yang disajikan.

“OPD tidak pernah update data pembangunan. Kami harap ke depan, terutama Dinas Kominfo dan Digital Komdigi, dapat aktif dalam memperbarui data secara rutin,” tegasnya.

Selain itu, BPS juga menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan survei dan sensus, termasuk tekanan dari kepentingan lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.

Hakim juga mengkritik data ketenagakerjaan yang stagnan antara tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan. Ia menduga adanya kesalahan dalam pendataan, karena angka pengangguran seharusnya mencerminkan kondisi lapangan yang dinamis.

Anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Moh. Saad Asjari, menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkab Bangkalan dalam menyusun kebijakan berbasis data yang valid.

“Kami ingin semua kebijakan pemerintah daerah tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, data yang digunakan harus benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga dalam pemutakhiran data, agar semua pihak memiliki satu acuan yang jelas dan akurat.

RDP ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan sistem data di Bangkalan, sehingga kebijakan pemerintah daerah ke depan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab permasalahan masyarakat.

Reporter: Abdul