PENCAIRAN tahap pertama dana desa (DD) di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya tuntas.

Buktinya, hingga Selasa (7/5), baru 229 desa yang mencairkan dana desa di tahap pertama. Dengan demikian, ada 44 desa lainnya yang melakukan pengajuan pencairan.

Ketua DPRD Bangkalan Efendi menyarankan pemdes berhati-hati dalam penggunaan DD-ADD. Penggunaannya harus sesuai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Politikus Gerindra itu juga mengajak pemdes lebih tertib administrasi. Khususnya, penyusunan surat pertanggungjawaban (SPj).

”Untuk melakukan pencairan di termin selanjutnya, pemdes harus merampungkan SPj-nya. Jadi, harus menjadi syarat yang harus diperhatikan DPMD,” tandasnya, Rabu (8/5/2024).

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rudiyanto tidak menampik masih banyak desa yang belum mengajukan pencairan.

Meskipun saat ini sudah memasuki pertengahan triwulan kedua. Namun, pihaknya menyebut realisasi DD di Kota Salak cukup bagus.

”Desa yang melakukan pencairan DD progresif. Per hari ini (kemarin) sudah ratusan (yang melakukan pencairan),” ujarnya.

Sebagian pemerintah desa juga sudah mengajukan pencairan alokasi dana desa (ADD). Hingga kemarin, sudah ada 222 desa yang mengajukan pencairan ADD.

”Kami berharap desa yang belum mencairkan DD segera mengajukan agar tersalur untuk melaksanakan program ataupun kegiatan desa,” ucapnya.

Rudi menambahkan, pencairan DD dan ADD dibagi menjadi dua tahap. Realisasi DD tahap pertama tembus Rp 305 miliar untuk 273 desa.

Sementara ADD mencapai Rp 115 miliar. ”DD setiap desa tidak sama karena penggunaannya juga berbeda-beda, sesuai dengan jumlah penduduk dan wilayah,” urainya.

Rudi menambahkan, deadline pencairan DD dan ADD tahap pertama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) paling lambat Sabtu (15/6).

Pihaknya mengimbau pemerintah desa yang belum melakukan pencairan segera mengajukan.(dul)