KINERJA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan lamban. Khususnya dalam mengumpulkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) dari potensi yang dikelola.

Salah satunya, pemungutan retribusi sampah berlangganan. Buktinya, hingga menjelang akhir triwulan pertama 2024, realisasi PAD retribusi dari sampah berlangganan baru sekitar 10 persen. Padahal, idealnya sudah terealisasi hampir 25 persen.

Menanggapi itu, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno menyatakan, potensi PAD yang dikelola organisasi perangkat daerah harus digarap maksimal.

Sebab, retribusi yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Bangkalan yang lebih baik.

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan PAD tidak maksimal. Yakni, tidak digarap secara professional. Juga disebabkan adanya kebocoran.

”Masalah kebocoran ini harus kita antisipasi. Artinya, PAD harus masuk ke kas daerah, bukan kantong pribadi,” tegasnya, Rabu (27/3/2024).

Sementara itu, ​Kepala DLH Bangkalan Anang Yulianto mengatakan, target retibusi sampah berlangganan tahun ini dinaikkan.

Tahun lalu targetnya Rp 200 juta, sedangkan saat ini menjadi Rp 225 juta. 

”Saat ini capaiaannya baru sekitar Rp 20 juta,” ucapnya.

Padahal, sebelum target retribusi sampah berlangganan ditambah, DLH Bangkalan sudah menaikkan tarif pungutan. Jika biasanya Rp 3 ribu setiap rumah tangga, saat ini nilainya dinaikkan menjadi Rp 3.500.

​”Kalau tanun ini tidak akan ada kenaikan (tarif sampah berlangganan) lagi.  Sebab, tahun sebelumnya sudah kami naikkan,” paparnya.

​Anang tidak menampik jika capaian target retribusi sampah berlangganan tidak sesuai dengan proyeksi yang ditentukan.

Seharusnya, saat ini capaiannya hampir 25 persen. Pihaknya mengeklaim, realisasi PAD sampah berlangganan akan meningkat pada triwulan kedua. Sedangkan saat ini jumlah pelanggan pemungutan sampah berlangganan sekitar 73 ribu.(dul)