DANA desa (DD) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk 273 desa di Bangkalan mencapai Rp 305 miliar.

Namun, hingga akhir triwulan pertama, baru 10 desa di Bangkalan yang mengajukan dana transfer dari APBN tersebut.

Dengan demikian, masih ada 263 desa di Bangkalan yang belum mengakses dan mencairkan DD-nya.

Menanggapi itu, anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mendesak pemerintah desa segera melakukan pencairan.

Dengan demikian, program yang sudah ditentukan dapat segera dilaksanakan.

”Kami minta jangan sampai terjadi tumpang tindih pelaksanaan program, harus dimaksimalkan semua. Untuk desa mandiri saya berharap bisa terbuka untuk memberikan contoh yang baik dan bagus pada desa,” pintanya, Rabu (13/3/2024).

Sementara itu, Plt Kabid Pemerintah Desa DPMD Bangkalan Hery Lianto Putra memaparkan, alasan ratusan desa tersebut adalah belum menyelesaikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Padahal penyusunan itu harusnya tuntas sebelum 2024.

”Jika sudah (menyusun APBDes) mereka (pemerintah desa) berhak melakukan pencairan DD dan ADD-nya,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Erik itu menjelaskan, petunjuk teknis (juknis) penggunaan DD 2024 berbeda dengan 2023.

Yakni, pemanfaatannya dibagi menjadi dua klaster. Klaster yang ditentukan dan tidak ditentukan.

Pembagian anggaran dua klaster tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

”Misal untuk program ketahanan pangan, bantuan langsung tunai (BLT), program prioritas desa, maupun fisik,” ujarnya.

Pencairan DD tahap satu akan berakhir hingga bulan Juni mendatang. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah desa segera mengajukan pencairan.

Dengan begitu, anggaran tersebut bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

”Rata-rata mereka mengurus mengajukan di akhir (menjelang penutupan pengajuan). Cuma kami berharap desa untuk segera dicairkan. Sehingga, ketika ada kesulitan bisa berkoordinasi dengan kami,” jelasnya.(dul)