DINAS Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Bangkalan tak serius mencetak SDM profesional dalam pelaksanaan program pelatihan kerja. 

Indikasinya, tidak semua paket pelatihan kerja dibarengi dengan uji kompetensi (ukom).

Menanggapi itu, Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib meminta pemerintah serius dalam pelaksanaan ujian kerja.

Salah satunya harus dibarengi dengan uji kompetensi. Dengan begitu, akan menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan berlisensi. 

”Program pelatihan ini harus dimaksimalkan lagi,” tandasnya, Kamis (29/2/2024).

Sementara itu, Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disperinaker Bangkalan Hariyani Fitrianingsih menyampaikan, lembaganya mengagendakan untuk melaksanakan 18 paket pelatihan kerja.

Pelaksanaannya memasuki pendaftaran tahap dua. 

”Tahap satu sedang berjalan, sambil lalu (pendaftaran) tahap dua kami buka,” ucapnya.

Sumber dana sepuluh dari 18 paket pelatihan kerja yang dilaksanakan dari APBN. Sedangkan delapan paket lainnya dibiayai APBD. Tidak semua paket pelatihan dilaksanakan ukom.

”Uji kompetensi (untuk pelatihan kerja yang dari) APBD tidak ada. Kalau pelatihan kerja yang dari APBN ada uji kompetensinya,” jelasnya.

Uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja yang dibiayai APBD hanya pernah dilakukan sekali.

Yaitu, saat ada kuota peserta pelatihan yang dibiayai APBN tidak ikut. 

”Pada 2023, ada paket APBN yang tidak ada uji kompetensinya. Jadi, kami gunakan untuk APBD,” imbuhnya.(dul)