PEMERINTAH mengalokasikan anggaran pemeliharaan sungai perkotaan Rp 351 juta. Anggaran itu melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bangkalan.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Solihin menyampaikan, pemeliharaan dan normalisasi sungai sama-sama penting.

Tujuannya, meminimalkan terjadinya luapan air sungai saat musim hujan seperti saat ini.

Dengan demikian, pihaknya meminta DPUPR mengupayakan adanya program normalisasi. Caranya, membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi.

”Apalagi, intensitas hujan akhir-akhir ini tinggi. Khawatir ada banjir, paling tidak harapan kami anggarannya bisa bertambah untuk kegiatan normalisasi,” tandasnya, Senin (12/2/2024).

Sementara itu, Kasi Pengendalian dan Operasional DPUPR Bangkalan Novan Sambima menjelaskan, anggaran yang dialokasikan hanya untuk pemeliharaan sungai perkotaan.

Sementara untuk normalisasi sungai tidak dianggarkan. Sebab, itu kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

”Kami belum mendapatkan informasi untuk kegiatan normalisasi. Tapi kalau pemeliharaan rutin sudah kami anggarkan,” ujarnya.

Novan memaparkan, ada beberapa sungai yang mendapat alokasi pemeliharaan rutin dari lembaganya. Yakni, Sungai Avour Empat, Avour Baru, Kali Bangkalan, dan Avour Rowo.

Sementara dana ratusan juta yang disiapkan belum ditentukan untuk pemeliharaan aliran sungai mana saja. ”Untuk titik belum kami tentukan, cuma anggarannya sudah ada,” ujarnya.

Pemeliharaan sungai perkotaan yang dilakukan bersifat padat karya. DPUPR tidak memilih rekanan dalam penggunaan anggaran pemeliharaan itu.

”Sistemnya mempekerjakan tenaga pembersih khusus kali, jadi tidak menggandeng pihak ketiga,” tuturnya.(dul)