PROGRAM jaminan sosial (Jamsos) bagi petani kembali digulirkan Pemkab Bangkalan. Pelaksanaan program itu tidak merata. Indikasinya, puluhan petani tidak terakomodasi dalam program Jamsos.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi menyampaikan, pelaksanaan program Jamsos pernah dibahas dalam penyusunan rancangan APDB 2024.

Salah satu amanat dewan yaitu memerintahkan OPD teknis melakukan pemerataan penerima program itu.

”Kami memang meminta bagaimana program ini bisa rata dan adil. Khawatir ada gejolak dan kecemburuan,” tandasnya, Rabu (7/2/2024).

Sub Koordinator Si Pembiayaan Investasi dan Kepenyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan Herlina Endah Tyas menyampaikan, program Jamsos petani dilanjutkan. 

Itu merupakan tindak lanjut 2023.

Petani yang menjadi penerima program Jamsos sama persis dengan tahun lalu, yakni 18.000.

Belasan ribu petani tersebut didaftarkan sebagai peserta Jamsos dengan dua segmentasi. Yakni,  jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Anggaran yang digunakan untuk pembayaran premi penerima program jamsos bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT).

”Satu petani preminya Rp 16.800. Anggarannya melekat di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker). Kami hanya menyiapkan data,” tambahnya.

Data petani yang diajukan mendapat program Jamsos berasal dari penerima pupuk bersubsidi.

Saat ini terdapat 105.000 petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi. Dengan demikian, ada 87.000 petani yang tak mendapat Jamsos dan keselamatan terabaikan.

”Kami menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan kuota yang sudah ditentukan,” terangnya.(dul)