DINAS Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) Bangkalan kembali mengajukan anggaran pembangunan perpustakaan daerah (Perpusda). Usulan tersebut mendapat sambutan baik dari DPRD Bangkalan.

Sebelumnya, pada 2023 Pemkab Bangkalan pernah mengajukan anggaran tersebut namun di tolak. Alasannya, belum dilengkapi dengan detail engineering design (DED). Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Sonhaji mendukung pembangunan perpusda bisa diwujudkan.

Sebab, perpusda yang ada saat ini kurang representatif. Sementara jika perpustakaan bagus, bisa meningkatkan mutu pendidikan lebih baik lagi. ”Perpustakaan yang representatif sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bangkalan,” tandasnya, Rabu (31/1/2024).

Sementara itu, Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DKP Bangkalan Christine Sri Hayati mengutarakan, pengajuan anggaran pembangunan perpustakaan dibuka setiap pertengahan tahun. Kesempatan tersebut dimanfaatkan lembaganya untuk mengajukan kembali pembangunan perpustakaan dengan konsep Taneyan Lanjang.

”Sekarang masih tahap pengajuan, dibukanya nanti sekitar Juli atau Agustus,” ujarnya. Usulan yang diajukan 2023 ditolak karena belum memenuhi administrasi yang dipersyaratkan, yaitu DED.

Syarat itu saat ini sudah dipenuhi. Sehingga, pengajuan pembangunan perpusda ke perpustakaan nasional (perpusnas) akan kembali dilakukan tahun ini. Christine mengeklaim, Bangkalan merupakan daerah prioritas pembangunan perpustakaan. Sebab, hanya Kabupaten Bangkalan yang belum mendapatkan anggaran pembangunan perpusda. Sementara anggaran yang diproyeksikan untuk pembangunan perpusda senilai Rp 10 miliar.

”Anggaran pembangunan ini sudah dipatok, sama seluruh Indonesia untuk daerah. Kalau provinsi Rp 15 miliar untuk fisik,” jelasnya. Pihaknya memprediksi pembangunan perpusda akan terealisasi pada 2025. Selain itu, pihaknya mengajukan sejumlah sarana prasarana perpustakaan. Terdiri dari buku, rak, komputer, dan sebagainya. ”Cuma itu beda anggaran dengan pembangunan perpustakaannya,” ungkapnya.(dul)