KOMISI D DPRD Bangkalan menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya dengan agenda pembahasan rancangan awal (Ranwal) RPJPD tahun 2025 sampai 2045, Kamis (25/1/2023) di ruang rapat komisi d.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan mengatakan, di dalam RPJPD ada tiga hal pokok yang dibahas. Pertama, terkait visi misi, kemudian sasaran pokok, dan arah kebijakan.

"Kalo terkait visi misi itu kita sesuaikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi. Kemudian sasaran pokoknya lebih kepada bagaimana kearifan lokal harus masuk. Pr yang belom terlaksana di tahun-tahun ini sampai 20 tahun ke depan," katanya.

Politisi PPP tersebut memaparkan beberapa usulan dalam pembahasan RPJPD. Misalnya di Dinas Perpustakaan menyampaikan butuh gedung perpustakaan yang membanggakan. Kemudian di Dinas Pemuda dan Olahraga butuh venue, terutama pengadaan sarpras indor.

"Kemudian di Dinas Sosial butuh pendataan kemiskinan yang terintegrasi dari semua yang berwenang. Dari Dinas Kesehatan butuh peningkatan pelayanan, tentu postu dan puskesmas perlu kita perbaiki. Sekarang ada sekitar 10 puskesmas yang diperbaiki," ujar Nurhasan.

Kemudian dari Dinas Pendidikan butuh intervensi dari pimpinan daerah, terkait selalu rendahnya IPM. Sedangkan dari BPBD butuh kantor. Sebab, kantor yang ditempati saat ini belum layak.

"Kalau dari Dinas Pariwisata juga butuh kantor, karena selama ini masih menyatu dengab museum. Dari Dinas KB sangat tinggi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi butuh UPTD," pungkasnya.(dul)