DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan tidak memberikan contoh baik bagi pemilik kendaraan.

Alasannya, puluhan kendaraan dinas (randis) milik DLH Bangkalan belum membayar pajak. Itu saat dilakukan asesmen apel kendaraan dinas lima tahunan.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib menyesalkan perilaku DLH sebagai OPD yang lalai memenuhi kewajibannya dalam pemanfaatan aset daerah. 

Yaitu, tidak membayar pajak randis dengan tepat waktu. Apalagi, kendaraan yang tidak tertib administrasi digunakan setiap saat.

”Jangan diulangi, apa tidak malu ASN kendaraan pajaknya mati. Itu harus dianggarkan. Apalagi, ada kelebihan anggaran di belanja pelumas. Tahun ini harus dianggarkan dan dibayar,” tandasny, Kamis (18/1/2024).

Sementara itu, Kepala DLH Bangkalan Anang Yulianto tidak menampik randis yang ada di lembaganya masih menunggak pembayaran pajak.

Pihaknya berdalih, pembayaran pajak randis tidak teranggarkan. ”Iya betul (tidak taat pajak). Kami belum bisa menganggarkan,” ujarnya.

Mantan camat Arosbaya itu mengeklaim telah mengalokasikan anggaran pembayaran pajak 2023. Namun, anggaran yang dialokasikan di-recoufusing untuk kegiatan lain.

Dengan demikian, pembayaran pajak tidak jadi. Sementara randis yang menunggak pembayara 26 unit sejak 2023. 

”Pembayaran pajak ditunda karena kami prioritaskan pada pelayanan,” tambahnya.

Selama ini, DLH rutin mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun anggaran 2023, alokasi anggaran perawatan randis Rp 600 juta. Sementara anggaran BBM randis Rp 1,4 miliar. Anggaran tersebut tidak termasuk biaya pajak randis.

”Beda rekening (pembayaran pajak). Nanti menunggu Pemkab menyediakan anggaran, akan kami ajukan,” jelasnya.(dul)