SATPOL PP Bangkalan menggelontorkan anggaran ratusan juta pengadaan seragam satuan pelindung masyarakat (Satlinmas) yang ditugaskan di tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilu. Pengadaan tersebut sampai saat ini belum tuntas.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syaiful Anam menyampaikan pembelian seragam tersebut memang kewenangan satpol PP. Meskipun, secara pembentukan petugas linmas oleh pemerintah desa

”Setahu saya, di desa tidak ada anggaran penyelenggaraan pemilu. Jadi masuk pada kewenangan pemerintah daerah (satpol PP).

Meskipun alokasinya sedikit, semoga ini bisa memaksimalkan proses pemilu di Bangkalan, berjalan kondusif dan aman,” tandasnya, Senin (15/1/2023).

Sementara itu, Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Bangkalan Moh. Samsuri mengakui lembaganya kecipratan anggaran pengadaan seragam satlinmas. Seragam itu akan digunakan untuk kepentingan perlengkapan pemilu.

Total APBD Bangkalan yang dikucurkan untuk pengadaan seragam itu Rp 523.940.000. Pengadaannya dilakukan dengan sistem lelang.

Seragam tersebut dibelanjakan 6.164 pakaian berupa kaus yang akan dikenakan satlinmas di TPS.

”Kalau dulu diberikan kepada satlinmas berupa kaus dan topi,” tambahnya.

Jumlah TPS yang telah ditetapkan KPU pada Pemilu 2024 jumlahnya 3.082. Satu TPS, akan dijaga dua petugas satlinmas.

Tujuannya, menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) berlangsung

”Setidaknya seragam ini sebagai pembeda kalau mereka adalah petugas keamanan beserta atributnya,” jelasnya

Samsuri menjelaskan, satlinmas dibentuk oleh pemerintah desa. Namun, mereka masuk pada binaannya. Sehingga, hampir setiap tahun instansinya melakukan pengadaan seragam untuk satlinmas di Bangkalan.

Anggaran pengadaan seragam satlinmas berkurang signifikan dibandingkan Pemilu 2019. Saat itu, anggaran yang dialokasikan Rp 1,2 miliar. Padahal, jumlah TPS pemilu tahun ini lebih banyak dibandingkan 2019 lalu.

”Jadi, berdasarkan kemampuan daerah, sekarang di-refocusing. Jadi mungkin kausnya menyesuaikan dengan harga. Kami tidak ikut-ikut (pengadaan itu) itu, karena sudah diurus pihak ketiga,” jelasnya.(dul)