MINIMNYA anggaran penanggulangan bencana yang melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan mendapat respon dari Komisi D DPRD setempat.

Pasalnya, berdasarkan keterangan dari BPBD, nomilnya di bawah Rp100 juta. Padahal, BPBD harus menangani bencana yang berpotensi terjadi di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan mengatakan, terkait penyediaan anggaran di BPBD, pihaknya berharap kepada pimpinan Banggar, terutama kepada pimpinan daerah yang punya kebijakan besar di dalam mengalokasikan anggaran. karena anomali cuaca diawal tahun dan akhir tahun 2024 sangat tidak bisa terprediksi atau unpredictable.

"Artinya diluar prediksi. Bahkan beberapa info dari BMKG, menunjukkan kerawanan bencana diawal-awal tahun 2024. Sehingga hemat saya sangat ideal dan sangat baik kalau pemerintah atau pimpinan daerah ini mengalokasikan secukupnya," katanya, Rabu (3/1/2024).

Sebab, lanjut politisi PPP ini, melihat atau dengan mempertimbangkan kemampuan APBD yang sangat minim dengan kebutuhan belanja yang sangat besar, ketersediaan yang sangat mepet memang harus memaksa.

"Meskipun harus mengecilkan perut untuk kegiatan-kegiatan yang lain, dan sedikit dialokasikan terhadap penanggulangan bencana daerah. Karena kalau satu dua hari kedepan misalnya ada bencana, mau diambilkan dari mana kalau tidak di antisipasi," ujar Nurhasan.

Pihaknya sangat berharap kepada pimpinan daerah agar berani mengambil kebijakan yang mungkin secara internal dianggap tidak populis, dianggap merugikan secara internal. Akan tetapi sangat membantu terhadap kepentingan masyarakat banyak. 

"Terutama antisipasi terhadap bencana yang akan menimpa kabupaten tercinta kita ini. Dianggaran itu juga ada dana tak terduga yang dicadangkan oleh pemerintah meskipun kecil tapi manfaatnya besar," pungkasnya.(dul)