PENINGKATAN infrastruktur jalan menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Sebab, masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak parah, tetapi belum tersentuh perbaikan.

Hal tersebut menuai perhatian kalangan legislatif. Wakil rakyat berharap dan mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan ruas jalan secara masif. Mobilitas dan perekonomian masyarakat terus meningkat.

Ketua DPRD Bangkalan Efendi mengaku sering menerima keluhan masyarakat tentang infrastruktur jalan yang belum merata. Dengan demikian, pemerintah harus hadir untuk memberikan layanan infrastruktur jalan yang layak kepada seluruh masyarakat Bangkalan.

”Kami menginginkan ada peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Sampai saat ini infrastruktur jalan belum sesuai target yang kami harapkan,” ujarnya, Kamis (14/12/2023).

Menurut dia, peningkatan infrastruktur jalan yang dilakukan pemerintah tidak cukup dengan pengaspalan hotmix. Sebab, kontur tanah setiap wilayah di Kabupaten Bangkalan berbeda-beda.

”Ada yang tanahnya tidak bergerak, tetapi juga ada yang bergerak. Misalnya, di wilayah Kokop, Galis, dan daerah-daerah perbatasan,” imbuhnya.

Peningkatan ruas jalan kabupaten yang kontur tanahnya bergerak harus menggunakan metode betonisasi. Dengan begitu, kualitasnya lebih baik dan bertahan lebih lama. 

”Mulai tahun depan (2024) betonisasi ruas jalan di daerah yang kontur tanahnya bergerak harus segera dilakukan,” sambungnya.

Mantan ketua Komisi C DPRD Bangkalan itu mengakui, peningkatan ruas jalan dengan betonisasi memang membutuhkan biaya lebih besar. Namun, hal tersebut jauh lebih baik dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur.

”Lebih mahal memang iya, tetapi kualitasnya lebih kuat dan bertahan lebih lama. Dari pada kita melakukan pengaspalan dengan cara hotmix, tetapi lebih cepat rusak,” sambungnya.

Saat ini peningkatan ruas jalan dengan betonisasi baru ada di desa-desa. Yaitu, dibangun oleh kepala desa (Kades) melalui dana desa (DD) masing-masing. Harusnya yang memulai terobosan itu pemkab. 

”Kalau jalan desa sudah dibeton, kanapa ruas jalan kabupaten tidak,” kata Efendi.

Mantan ketua Fraksi Gerindra itu menyadari, betonisasi infrastruktur jalan membutuhkan anggaran besar. Sementara kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Pada 2024, pemkab harus menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk pemilihan kepala daerah.

”Keterbatasan anggaran itu seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemerataan infrastruktur jalan. Keterbatasan itu justru harus dijadikan motivasi bagi pemkab untuk mendapatkan program-program pusat agar direalisasikan,” imbuhnya.

Dengan demikian, semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan harus proaktif untuk mendapatkan program dari pemerintah pusat. Juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

”Banyak menu pengajuan yang bisa ditempuh oleh pemerintah agar mendapat bantuan dari pusat,” katanya.(dul)