KRISIS obat untuk orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Bangkalan langsung mendapat respon dari Komisi D DPRD Bangkalan, dengan melakukan pemanggilan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Rabu (13/11/2023).

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan mengatakan, pemanggilan tersebut dalam rangka melakukan penajaman dari hasil sidak terkait krisis obat untuk ODGJ, mulai dari data ODGJ yang kurang lebih 1560. 

"Tentu stok obat ini kan baik penyediaan sendiri maupun permintaan ke provinsi sesuai denga data ODGJ. Tadi kami sudaj mendapatkan penjelasan dari Dinkes," katanya.

Dikatakan dia, semuanya sudah ada data baik stok obat yang dilakukan secara mandiri di Dinkes yang nilainya kurang lebih Rp300 juta. 

"Kemudian kekurangannya dilakukan permintaan ke provinsi itu juga by data. Ada berita acaranya, termasuk pendistribusian ke puskesmas," jelasnya.

Jadi, kata Nurhasan, puskesmas ketika meminta obat ODGJ by name by address. Namun pihaknya akan tetap memastikan ke puskesmas dengan melakukan check langsung ke puskesmas.

"Apakah betul permintaannya sesuai data. Kami akan tetap memastikan bahwa obat ini berjalan dengan benar. Tidak dilakukan penyimpangan," ujar dia.

Menurut asumsi pihaknya, jika memang permintaan itu dilakukan sesuai data ODGJ, mestinya tidak akan terjadi kekurangan. Akan tetapi kenapa ini terjadi kekurangan obat? 

"Ternyata memang ada satu obat yang memang sudah dua tahun tidak dilakukan pengadaan. Katanya akan dilakukan pengadaan lain oleh pusat," paparnya.

Politikus PPP tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya bertanya dan mengkonfirmasi sesuai kewenangan dan kemampuannya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap tidak terjadi penyimpangan. Dan kalau diluaran ada praduga-praduga yang mungkin dianggap terjadi penyimpangan, pihaknya berharap itu tidak terjadi.

"Kami mengintruksikan kepada Kepala Dinkes yang baru tolong dijaga dengan ketat. Obat ini obat terlarang, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya dokter yang merekomendasikan, tidak bisa dijual sembarangan," pungkasnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan Nur Hotibah mengklaim ketersedian obat untuk ODGJ cukup. Menurutnya, terkait krisis obat ODGJ itu ada, hanya miskomunikasi.

"Sudah ditindaklanjuti ke bawah, untuk teman-teman yang mengajukan obat ODGJ alurnya tetap, dari puskesmas langsung ke gudang obat sesuai SOP nya," ujarnya.(dul)