REALISASI program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) tidak maksimal. Indikasinya, kuota program yang dialokasikan Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tersebut tidak tepenuhi.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syaiful Anam menyatakan, langkah yang dilakukan DPMD dalam merealisasikan program Jatim Puspa sudah baik. 

Hanya, verifikasi penerima yang dilakukan DPMD seharusnya tidak bertumpu pada Dinsos. 

"Tetapi, juga perlu menghimpun  data KPM dari sumber lainnya. Tujuannya, menghindari silpa,” ucapnya, Rabu (22/11/2023).

Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (PLK) DPMD Bangkalan Ali Yusri Purwanto menyatakan, Jatim Puspa direalisasikan untuk kaum perempuan. Khususnya, penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang tergraduasi.

”Akhirnya dimasukkan sebagai penerima program Jatim Puspa,” katanya.

Ada tiga desa di Bangkalan yang menjadi lokus program Jatim Puspa. Yakni, Desa Blateran, Kecamatan Galis; Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah; dan Desa Bajeman, Kecamatan Tragah. 

Kuota penerima program Jatim Puspa di setiap desa 40 orang. Secara akumulatif, kuota program Pemprov Jatim tersebut 120 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Besaran bantuan yang diberikan kepada setiap KPM Rp 2,5 juta. Bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai, melaikan prasarana usaha," pungkasnya.(dul)