KETUA Komisi A DPRD Bangkalan Syaiful Anam menyampaikan, langkah persuasif yang dilakukan untuk mendekati jukir ilegal sudah cukup tepat. 

Namun, jika tidak membuahkan hasil, dishub harus mencari solusi lain. Misalnya, melaksanakan forum diskusi bersama jukir.

Sebab, keberadaan juru parkir (jukir) di Bangkalan menjamur. Namun, tidak semuanya binaan dinas perhubungan (dishub). 

Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, langkah itu dilakukan untuk menghindari kebocoran PAD. Di samping itu, penerapan parkir berlangganan bisa ditata dengan baik.

”Harus ada upaya untuk menekan supaya tidak terjadi kebocoran PAD,” tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Prasarana Teknis Dishub Bangkalan Irfan Hidayat menyatakan, sebagian jukir merupakan binaan lembaganya. Setiap tahun mereka harus menandatangani kontrak. 

”Mereka yang bermitra dengan kami setiap tahun memperpanjang (kontrak) di awal tahun,” katanya.

Tahun ini pihaknya menarget 126 jukir bisa menjadi binaannya. Target tersebut berdasarkan keberadaan izin parkir sebelumnya. Namun dari 126 jukir, hanya 99 yang mau bekerja sama dengan dishub.

”Target ini diambil dari izin sebelumnya. Cuma masih banyak yang menolak kontrak dengan kami,” imbuhnya.(dul)