SEPULUH dari delapan belas kecamatan di Kabupaten Bangkalan berada di wilayah pesisir. Tak pelak, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Kota Salak mencapai ribuan.

Namun, perhatian pemerintah terhadap nelayan masih minim. Buktinya, Dinas Perikanan (Diskan) Bangkalan tidak mengalokasikan anggaran bantuan alat tangkap bagi nelayan di 2024. 

Penyediaan bantuan alat tangkap perikanan bergantung kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Abdul Aziz mengakui alokasi anggaran untuk pengadaan bantuan alat tangkap bagi nelayan tidak dianggarkan. 

Alasannya, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Dengan demikian, diskan harus melakukan terobosan agar bantuan bagi nelayan tetap ada. 

”Saya harap, dinas terkait bisa mengajukannya ke pemprov atau pusat dan tidak hanya mengandalkan keuangan daerah,” harapnya.(dul)