PEMBAHASAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan terkait dengan  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, akhirnya telah selesai dibahas, Rabu (1/1/2021). Rapat pembahasan dipimpin Wakil Ketua DPRD Khotib Marzuki, di ruang rapat Banggar DPRD setempat.

Khotib menuturkan, bahwa sebenarnya dalam pembahasan tersebut tidak ada pergeseran yang signifikan dari rancangan KUA-PPAS. Tetapi pihaknya hanya meminta kejelasan kepada pihak TAPD terkait hal-hal yang sifatnya krusial. “Pada prinsipnya tidak ada pergeseran, intinya bisa mengakomodir semua kalangan. Banggar hanya minta penjelasan kepada tim anggaran mengenai hal-hal yang krusial. Karena pembahasan sudah selesai, maka agenda selanjutnya paripurna penetapan KUA-PPAS,”paparnya.

Dijelaskan Khotib, Rancangan KUA Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2022. “PPAS Tahun Anggaran 2022 berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Kabupaten Bangkalan, Prioritas Belanja Daerah dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan,red), yakni program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Khotib, Rancangan KUA-PPAS menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SOPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. “Rancangan KUA-PPAS menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah,” imbuhnya. (dul)