DALAM hal kesehatan, puskesmas menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga, hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Komisi D DPRD Bangkalan dalam pembahasan rencana APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Achmad Hariyanto mengatakan, pada saat hearing bersama puskesmas se-Bangkalan, pihaknya menanyakan pendapatan apakah bertambah, berkurang, atau tetap.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mebahas tentang penegakan kebijakan dalam konteks UHC, pembinaan dan pengopenan terhadap pegawai BLUD nya.

"Kami juga membahas proses realisasi pelaksanaan target PAD. Serta serapan apakah sesuai dengan peruntukannya," paparnya, Kamis (12/10/2023).

"Hasilnya Alhamdulillah mereka memahami kebijakan-kebijakan prestisius pemerintah, mulai dari UHC, pelayanan, tenaga kesehatan (nakes), dan juga hal-hal lain yang diatur yang notabennya ada anggarannya," imbuh pria yang akrab disapa Antok ini.

Seperti, bantuan operasional kesehatan (BOK) yang sifatnya bukan pelayanan. Tetapi agenda-agenda rutin untuk pemantapan SDM, peningkatan kualitas, serta penyampaian edukasi kepada masyarakat.

"Karena kami juga mendapati nakes ini tidak mendapat insentif dan sebagainya. Makanya nanti dengan program ini kita akan mengawasi secara ketat. Khawatir nanti di SPJ ada agenda, tapi dipelaksanaannya tidak ada," ujarnya.

Selain itu, politikus PKB tersebut menyampaikan bahwa dalam hearing, pihaknya menekankan budgeting jangan sampai peruntukannya hanya itu-itu saja. Yakni jangan sampai hanya untuk barang dan jasa (Barjas).

Dalam penganggaran pendapatan sistem BLUD, pihaknya merekomendasikan kepada puskesmas yaitu prioritas kepada pemeliharaan infrastruktur. 

"Karena apapun namanya, meskipun biaya pengobatannya digratiskan, kalau infrastruktur dan lingkungan puskesmasnya tidak baik, maka itu kurang bersahabat. Makanya, penekanannya untuk pemeliharaan yang sifatnya sedang dan ringan, yang outcome nya pada pelayanan," jelasnya.

"Rekomendasi kami ke Banggar konteks keorganisasian puskesmas, kemudian kami bawa struktural diatasnya, yakni Dinas Kesehatan. Yang pasti nanti kami akumulasikan di Dinas Kesehatan," tutup Antok.(dul)