MENINDAKLANJUTI rapat paripurna rancangan APBD 2024, Komisi D DPRD Bangkalan menggelar hearing bersama mitra kerjanya, Senin (9/10/2023) di ruang rapat komisi.

Misalnya, dengan Dinas KBPPPA Bangkalan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat.

Ketua Komisi D DPRD Nurhasan mengatakan, Dinas KBPPPA merencanakan agar memiliki Perda pengerusutamaan gender.

"Ada anggaran kurang lebih Rp 669 juta dari earmak, kemudian dari DAK fisik tapi berupa kotrasepsi, kemudian dari DAK non fisik berupa pemberian honor bagi pendamping KB," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap balai KB di 18 Kecamatan supaya diaktifkan dan kegiatannya tidak tumpang tindih dengan kesehatan dalam rangka memberantas stunting.

Sedangkan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), kata politisi PPP tersebut, ada tren kenaikan PAD sebesar 50 persen.

Namun yang pihaknya sesalkan dan sayangkan pengelolaan Taman Rekreasi Kota (TRK) yang dikelola oleh pihak ketiga hingga saat ini menjelang tahun 2024 PAD nya belum disetorkan.

"Padahal dalam perjanjian kerja sama (PKS) tertuang 10 persen untuk PAD dan 90 persen untuk pengelola," sesalnya.

Disbudpar sudah menyurati pihak pengelola TRK namun tidak diindahkan. Pihaknya pun meminta Disbudpar untuk kembali menyurati sekali lagi pihak ketiga yang mengelola TRK.

"Kalau masih tetap tidak diindahkan untuk membayar PAD nya akan kami panggil. Kalau tidak nanti ada ketentuan-ketentuan yang busa mendisiplinkan pengelola untuk patuh dalam hak dan kewajibannya," pungkasnya.(dul)