FRAKSI Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan dalam pemandangan umumnya terhadap Nota Pengantar APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, menyampaikan aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan tentang penambahan alokasi dana desa (ADD).

Hal itu disampaikan Mahmudi salah satu anggota dewan fraksi Keadilan Hati Nurani usai mengikuti rapat paripurna, Kamis (5/10/2023). 

"Kami berharap ADD bisa ditambah agar para Kepala Desa (Kades) bisa mengelola dan menata desa dengan baik," katanya.

Saat ini, pemerintah daerah memang menyediakan Rp 112 miliar untuk 274 desa. Oleh karena itu, Fraksi Keadilan Hati Nurani meminta pemerintah daerah menambah minimal Rp 20 miliar. Sehingga, jika di total menjadi Rp 132 miliar.

"Kalau dilihat dari jumlah total Rp 112 miliar dengan jumlah APBD, itu hanya 4,6 persen. Tapi kalau kita lihat dari jumlah transfer sekitar 6,5 persen," ujar Mamudi.

Padahal, kata dia, sesuai aturan yang ada, sumber ADD seharusnya minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kenapa kami mengusulkan apa yang menjadi aspirasi AKD. Karena desa merupakan ujung tombak. Sehingga Kades kesejahteraannya harus diperhatikan dengan baik. Tentu kami akan memperjuangkannya," pungkasnya.(dul)