REALISASI program bantuan bagi penyandang disabilitas, orang tidak mampu, dan program bantuan lainnya mendapat perhatian khusus dari Komisi D DPRD Bangkalan. 

 

Sebab, dari realisasi tersebut ada beberapa hal yang harus dibenahi. Oleh karena itu, Komisi D memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan guna mengevaluasi pelaksanaan program itu.

 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Achmad Haryanto menyatakan, pihaknya memang memberikan applause kepada Dinsos yang sudah menjalankan program bantuan tersebut sesuai daftar isian pelaksana anggaran (DIPA).

 

"Tapi terlepas dari itu masih banyak kelemahan-kelemahan terutama masalah administrasi," katanya, Jumat (29/9/2023).

Yang dimaksud administrasi, menurut pria yang akrab disapa Antok ini, yaitu tetang perlengkapan persyaratan berupa kartu susunan keluarga (KSK).

 

"Misalnya, kami mengusulkan sepuluh orang kemudian dimintai KSK, namanya juga orang awam ya, jadi KSK nya tidak disetor, tapi secara de facto memang berhak. Namun apa yang akhirnya terjadi, malah orang berhak tadi tidak dapat. Itu komplainnya ke kami," ujarnya.

 

Anggota dewan dari Fraksi PKB tersebut mengungkapkan, hal ini merupakan hal klasik di Dinsos. Yakni, tentang rekruitmen data dan analisa data. 

 

"Makanya kali ini kita sedikit ekstrem, sedikit keras. Ternyata setalah kami tanyakan langsung kepada Dinsos yang tidak tembus itu pemahaman tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) nya," tandasnya.

 

Menurut Antok, TKSK yang memang bertanggungjawab dalam hal ini kurang proaktif. Seharusnya proaktif bukan hanya duduk di meja seperti halnya seorang direktur.

 

Mestinya, lanjut dia, TKSK turun langsung kelapangan. Yakni, warga yang direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut diminta secara langsung berkas yang menjadi persyaratannya.

 

"Diminta satu kali, kalau gak bisa ya dua kali, kalau misalnya tetap gak bisa minta bantuan perangkat desa. Jangan langsung melakukan pembiaran, kemudian dimasukkanlah penerima yang lain yang notabennya kurang mencukupi syarat," papar Antok.

 

Tak ingin permasalah ini menjadi akut yang merugikan bagi warga yang berhak menerima bantuan sosial ini, pihaknya akan mengumpulkan semua TKSK untuk diberikan pembinaan. 

 

"Sebenarnya niat Pemkab sudah baik, tapi pelaksanaannya kurang baik, sehingga menghasilkan hal yang kurang baik pula," bebernya.

 

"Nah target kami disini niatnya baik, pelaksanaanya juga baik, agar menghasilkan outcome yang baik," imbuhnya.

 

Pihaknya juga menekankan kepada Dinsos agar prepare dengan rapat per-bidang. 

 

"Jadi kami mengingatkan kepada TKSK agar  egonya harus dibuang. Artinya, TKSK harus jemput bola, jangan hanya duduk dan menunggu. Namanya juga petugas lapangan," pungkasnya.(dul)