SEJUMLAH guru honorer yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer Negeri yang mengabdi lebih dari 10 tahun (GHN 10 plus) Kabupaten Bangkalan mendatangi kantor DPRD setempat, Selasa (12/09/2023).

Kedatangan para guru honorer itu mengadukan nasib mereka sebagai guru honorer di sekolah negeri yang hingga saat ini dinilai masih belum sesuai dengan masa pengabdiannya, terutama dalam hal rekruitmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh aliansi GHN 10 plus. Dia mengaku akan menindaklanjuti hal tersebut hingga ke Kemendikbud.

“Untuk itu kami minta surat permohonan secara tertulis kepada GHN 10 plus agar kami nanti bisa menindaklanjuti ke Kementerian pendidikan agar dilakukan revisi dan perubahan-perubahan aturan yang bisa mengakomodir GHN 10 plus ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Mohammad Zainul Qomar mengatakan, pihaknya siap membantu sesuai aturan yang berlaku, karena masa pengabdian mereka pantas mendapatkan apresiasi.

Pihaknya akan memperjuangkan keinginan para guru honorer itu dengan cara mereview aturan-aturan yang berlaku yang menyulitkan mereka.

“Untuk formasi PPPK guru tahun 2023 di Bangkalan sekitar 500, namun kita tetap perjuangkan, mudah-mudahan keinginan mereka bisa tercapai,” katanya.(dul)