KOMISI D DPRD Bangkalan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerjanya, Senin (11/9/2023), di  Ruang Rapat Komisi D.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan menyampaikan, pihaknya melakukan RDP dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan BPBD. Setelah ditotal, semua program mengalami penurunan.

“Di Dinas Perpustakaan ini dikerpras Rp 360 juta. Dan BPBD Rp 120 juta,” katanya.

Pihaknya mengaku hanya bisa prihatin terhadap beberapa OPD yang hampir 99 persen mengalami penurunan anggaran.

“Kami hanya menyoroti di BPBD, anggaran untuk droping air bersih Rp 80 juta sekarang menjadi Rp 44 juta. Padahal sudah mendekati akhir tahun, dan BPBD belum memberikan tanda-tanda akan turun hujan. Tapi anggaran untuk itu dikerpras,” ujarnya.

Politikus PPP tersebut menyayangkan kenapa pemerintah tidak memperhatikan kondisi real, kondisi cuaca, dan kondisi masyarakat.

“Kalau misalnya sampai akhir tahun belum turun hujan dan masyarakat yang terdampak kekeringan menjerit membutuhkan air bersih siapa yang akan mendroping air bersih kalau anggaran untuk pengadaan air bersih tidak diatensi khusus,” ucap Nurhasan.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, anggaran untuk penanggulangan bencana sudah tidak ada karena dikepras.

“Misalnya ada bencana angin puting beliung dan bencana lainnya ini sudah tidak ada anggarannya untuk penanggulangannya. Saya akan menyampaikan secara khsusus di banggar, mau serius menangani pemerintahan atau mau main-main,” pungkasnya.(dul)