PEMBAHASAN Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Bangkalan telah rampung. Siang ini, Senin (30/8/2021) DPRD setempat menggelar rapat paripurna dengan dua agenda. Yakni rapat paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan RPJMD, disusul dengan rapat paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Diselenggarakan di ruang sidang paripurna DPRD Bangkalan, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhammad Fahad, didampingi Wakil Ketua, H. Fatkhurrahman, Hosyan, dan Khotib Marzuki. Dihadiri Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, anggota dewan lintas fraksi, Sekretaris Daerah (Sekda) serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bangkalan.

Pansus Perubahan RPJMD menyampaikan laporan hasil pembahasan perubahan RPJMD 2018-2023 yang berfokus pada dampak pandemi Covid-19 dan usulan enam program tambahan, yaitu:

1. Program pengembangan desa wisata

2. Program pemberdayaan usaha mikro yang mendukung pariwisata

3. Program fasilitasi sertifikasi halal produk usaha mikro yang mendukung pariwisata

4. Program pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata

5. Program kerjasama antar daerah di Madura bidang wisata

6. Program yang terkait dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan pada Perpres Nomer 80 Tahun 2019

Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad menyampaikan, pihaknya telah lakukan pembahasan mengenai Raperda RPJMD tersebut melalui berbagai tahapan. Diantaranya, Pansus telah lakukan rapat pembahasan, diskusi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam hal ini menggandeng Tenaga Ahli (TA) dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), dan juga lakukan studi banding. “Dari proses itu terdapat beberapa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti eksekutif sebagai materi penyempurnaan Raperda tentang perubahan RPJMD 2018-2023,” ujarnya usai rapat paripurna.

Politis Partai Gerindra ini berharap perubahan RPJMD dapat meningkatkan PAD. Selain itu, pihaknya juga berharap rekomendasi dari DPRD dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Sehingga di tengah pandemi ini kabupaten Bangkalan bisa memulihkan ekonomi masyarakat. “Kami juga berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun depan yang kita bahas sesuai dengan visi-misi pak Bupati,” pungkasnya. (dul)