KETUA Komisi A DPRD Bangkalan H Syaiful Anam ikut bereaksi terhadap rencana penghapusan anggaran guru ngaji dan Madin. Dengan tegas dirinya menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tersebut.

"Karena keputusan itu akan menghilangkan satu-satunya penghasilan yang menjadi harapan guru ngaji dan Madin," katanya, Minggu (10/9/2023).

Menurut anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini, kesejahteraan ribuan guru ngaji dan Madin selalu menjadi perhatian bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

H Syaiful menyebut keputusan itu tidak adil. Sebab, apalagi yang harus dipersembahkan Pemkab kepada para guru ngaji dan Madin.

"Selain insentif itu, apalagi yang mau kita jadikan penghargaan. Tanpa lelah mereka setiap hari dengan telaten mengajari anak-anak," paparnya.

Pihaknya akan mengusulkan kepada Fraksi Partai Geridnra yang ada di Komisi D agar Pemkab tidak menghapus anggaran insentif guru ngaji dan Madin.

"Program itu kan sudah diatur dalam Perbup Nomor 31 Tahun 2020. Tapi masak kami tidak dilibatkan dalam pembahasan soal renacana itu," cetusnya.

"Ini menjadi atensi kami dari Fraksi Gerindra. Selama ini besaran yang diterima pra guru ngaji dan Madin tidak sebanding dengan pengabdian dan pengorbanan meraka," pungkasnya.(dul)