ANGGARAN penanganan kekeringan di Kabupaten Bangkalan sudah habis untuk penyediaan bantuan dan pendistribusian air bersih ke daerah kekeringan.

Pasalnya, alokasi anggaran tersebut hanya Rp 22 juta.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengatakan, semestinya BPBD mengalkulasi anggaran penanggulangan kekeringan secara jelas dan detail.

"Dengan begitu kekeringan bisa teratasi dengan baik," katanya, Selasa (5/9/2023).

"Ini bukti bahwa BPBD tidak menghitung secara detail kebutuhan anggaran untuk penanggulangan kekeringan," imbuhnya.

Menurut Khotib, penanganan kekeringan juga harus dilakukan dengan melibatkan banyak stakeholder.

Misalnya, lanjut dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankn, atau perusahaan swasta lainnya.

"Karena setiap badan usaha memiliki kewajiban memberikan corporate social tesponsibility (CSR)," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap semua badan memberikan CSR-nya sehingga membantu penanggulangn kekeringan ini.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Geger Heri Susianto menyampaikan, anggaran penanganan kekeringan habis awal Agustus.

"Sedangkan musim kemarau masih berlangsung dan masyrakat banyak membutuhkan air bersih," ucapnya.

Karena itu, lembaganya bekerja sama dengan PDAM Bangkalan agar tetap bisa mendistribusikan air bersih ke daerah kekeringan .(dul)