ANGGOTA Komisi B DPRD Bangkalan Abd. Aziz sangat menyayangkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) karena tidak menganggarkan program bantuan alat tangkap ikan dengan alasan ada refocusing anggaran.

Sehingga, nelayan Bangkalan tahun ini jangan berharap mendapat bantuan alat tangkap dari pemerintah seperti tahun 2022.

Padahal, menurut Aziz, bantuan alat tangkap ikan tersebut sangat dibutuhkan nelayan. Dia menyarankan dinas terkait mengupayakan bantuan itu melalui pemerintah pusat ataupun provinsi.

“Jika hanya mengandalkan APBD jelas tidak memungkinkan. Makanya dinas terkait harus mengupayakan melalui pemerintah pusat atau provinsi,” katanya, Kamis (10/8/2023).

Sementara itu, Kepala DKP Bangkalan Mohammad Zaini menjelaskan, beberapa kali instansinya mengajukan bantuan alat tangkap ikan ini kepada pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat. Namun upaya itu bertepuk sebelah tangan.

“Informasinya, Pemprov serta Kementrian Kelautan dan Perikanan juga terdampak refocusing,” uajrnya.

Pihaknya berencana mengusulkan bantuan alat tangkap di pak. Namun kemungkinan besar tidak terealisasi setelah ada informasi refocusing anggaran.

“Justru anggaran yang ada dikurangi,” katanya.(dul)