KOMISI D DPRD Bangkalan melakukan evaluasi perihal pelaksanaan program universal health coverage (UHC) hasil kerjasama antara Pemkab Bangkalan dengan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, menunjukkan ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Bangkalan menghawatirkan untuk keberlangsungan program tersebut.

Ketua komis D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, hingga Juni ketersediaan anggaran sudah menipis. Menurutnya, berdasarkan hitung-hitungan Pemkab Bangkalan akan mengalami kekurangan anggaran sebesar 7 hingga 8 miliar.

"APBD kita sudah sangat minim, sehingga tidak mungkin melakukan penutupan kekurangan itu," katanya, Selasa (27/6/2023).

“Kekurangan 8 Miliar sampai Desember itu kalau menggunakan data satu juta delapan puluh ribu koma sekian, ternyata hasil evaluasi dari Kemendagri, setelah dipadankan terhitung bulan Juni mengalami penurunan menjadi satu juta tiga puluh sembilan ribu, otomatis Kepesertaan kita semestinya juga harus turun,” lanjutnya.

Akan tetapi, dirinya sangat menyayangkan, sebab hasil komunikasi kepala daerah yang diwakili oleh Sekda dan para asisten yang lain dengan BPJS tidak menemukan jalan keluar.

Oleh karena itu, dirinya mengaku memfasilitasi DKR untuk melakukan audiensi dan mempertemukan semua yang berkepentingan.

“Kesimpulannya karena mengingat ada efisiensi penduduk di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan, kami menekankan kepada BPJS bagaimanapun caranya harus cukup, dan koordinator wilayah Madura BPJS menyetujui, memang harus kerja keras,” ucapnya tegas.(dul)