KOMISI C DPRD Bangkalan telah selesai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) laporan pertanggungjawaban (lpj) pelaksanaan APBD 2022 bersama mitra kerjanya. 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno memaparkan beberapa rekomendasi setelah melaksanakan RDP.

Pertama, di anggaran 2022 masih banyak kegiatan yang dipembahasan awal tidak muncul, namun dipelaksanaan tiba-tiba muncul. 

"Padahal sudah menggunakan sistem SIPD terkait proses penganggaran," ujarnya, Senin (26/6/2023).

Kedua, pihaknya juga meminta agar OPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan agar proaktif melakukan komonikasi dengan OPD lain, terutama dengan keuangan.

"Karena melihat banyaknya yang menjadi tanggungjawab mereka namun masih ada pengurangan-pengurangan anggaran disetiap tahunnya. Sehingga kami melihat kurangnya komonikasi antar OPD. Artinya kalau mengajukan anggaran harus dengan paparan-paparan yang jelas. Supaya nanti di Timgar menjadi prioritas," kata Suyitno.

"Misalnya di DLH, ini kan masih banyak kekurangan anggaran, sedangkan setiap tahunnya kita selalu diterpa dengan masalah sampah. Baik itu penjemputan, pengolahan, dan sebagainya," tambahnya.

Ketiga, dari hasil kajian, setelah pihaknya melihat proses pelaksanaan anggaran 2022, berdasarkan versi pihaknya, dalam penyusunan laporan dinas ada ketidakjujuran. 

"Artinya apa misalnya tahun ini PUPR tidak ada DAK, PRKP tidak ada RTRH, setelah kita melihat itu di 2023 tidak ada, kemudian kita melakukan konsultasi ke Kementrian PUPR, ternyata laporannya dan kenyataannya tidak sama," paparnya.

Jadi, lanjut anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini, pihaknya meminta setiap tahun lebih baik jujur jangan memoles laporan-laporan, khususnya kepada pemerintah pusat.

Sebab Kabupaten Bangkalan masih butuh bantuan pemerintah pusat. Menurutnya, apa yang terjadi di tahun anggaran 2023, efek dari laporan tahun anggaran 2022.

"Karena laporannya tidak sama dengan kenyataan dibawah, lebih banyak di poles. Jadi kita meminta dinas itu memberikan laporan yang pasti terutama Beppeda, karena pelaporan ke pemerintah pusat itu Bappeda. Penyusnan perencanaan juga Bappeda," tandasnya.

Keempat, pihaknya meminta Bappeda dalam proses perencanaan untuk lebih inten memperhatikan masukan-masukan OPD, bukan berdasarkan dengan suka atau tidak suka.

Pasalnya, kata Suyitno, ada anggaran yang ditambah signifikan, ada pula yang dikurangi signifikan. Padahal OPD sudah menyampaikan siap memaparkan alasan-alasannya. 

"Jadi kita minta kepada Bappeda jangan terlalu masuk kepada setiap proses perencanaan. Bappeda harusnya hanya memantau. Oleh karena itu kami meminta paling tidak proses perencanaan anggaran tahun 2024 ini lebih baik," cetusnya.

"Jadi proses perencanaan serta penganggaran tahun 2022 ini menjadi acuan kami untuk bagaimana proses penganggaran tahun 2024. Singkronisasi antar OPD bukan berdasar suka tidak suka," pungkasnya.(dul)