KETUA Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan meminta dalam pengentasan kemiskinan harus didukung dengan aspek data yang jelas. Sehingga, program intervensi yang dilaksanakan terarah dan output-nya jelas.

Sementara ini, di Bangkalan ada 14.140 jiwa warga yang tercatat hidup di bawah kemiskinan ekstrem. Data tersebut dikeluarkan badan pusat statistik (BPS) pada 2022.

"Pengentasan kemiskinan juga tidak harus dilakukan dengan pemberian bantuan saja," ujarnya, Rabu (15/6/2023).

Akan tetapi, lanjut Nurhasan, juga bisa dilakukan dengan program pemberdayaan dan pembinaan seperti pengembangan produk yang bernilai ekonomi.

”Pemberdayaan juga harus didukung dengan pemberian alat. Dengan begitu, masyarakat semakin produktif,” terangnya.

Sebelumnya, Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia Bappeda Bangkalan Yuniati Faridah menyatakan, ada beberapa indikator kemiskinan ekstrem. Di antaranya, pendapatan dalam sebulan kurang dari Rp 383.200.

"Pemkab banyak melakukan langkah pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut. Di antaranya, melaksanakan berbagai program seperti pemenuhan sanitasi hingga peningkatan kualitas kesehatan," katanya.(dul)