KOMISI D DPRD Bangkalan mengapresiasi RSUD Syamrabu dan Dispendukcapil setempat yang telah merespon cepat keluhan masyarakat dengan membuka pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

"Tentu ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Bangkalan. Karena kedepan pasien tidak perlu ribet lagi mengurus adminduk," kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan, Kamis (25/5/2023).

Oleh karena itu, pihaknya berharap kedepannya masyarakat yang hendak berobat ke RSUD Syamrabu bisa lengkap secara administrasi.

"Kami mengapresiasi respon cepat pihak RSUD dan Dispendukcapil ini. Semoga kerjasama ini dapat memudahkan masyarakat yang hendak berobat ke RSUD Syamrabu," tuturnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan Farhat Surya Ningrat menyatakan, ada berbagai masukan yang diterima lembaganya setelah menerapkan universal health coverage (UHC). Salah satunya, persoalan pasien yang belum merekam adminduk.

”Sementara untuk mengakses UHC, pasien harus memiliki NIK (nomor induk kependudukan) atau sudah melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Farhat, pihaknya berkoordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan. Di antaranya, dinas kesehatan (dinkes) serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).

”Kami akan membuat tim dari RSUD, dinkes, dan dispenduk untuk membantu jika ada pasien yang belum ber-NIK,” tutur pria yang juga ketua IDI Bangkalan tersebut.

Farhat menegaskan, pengurusan adminduk di lembaganya hanya melayani masyarakat yang sakit. Sementara itu, pelayanan adminduk bagi warga biasa tetap dilakukan di kantor dispendukcapil atau mal pelayanan publik (MPP).(dul)