TAHUN ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan akan melakukan regrouping enam sekolah dasar (SD). Lantas bagaimana tanggapan DPRD setempat?

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan mengatakan, terkait tegrouping sekolah tersebut harus dipertimbangkan efek-efel sosialnya. Khususnya nantinya bagi masyarakat yang jarak rumahnya jauh dengan sekolah yang di regrouping.

"Kalau jaraknya jauh kan kasian masyarakat yang anaknya ingin sekolah. Makanya perlu duduk bareng dengan kepala desa, tokoh dam kiai setempat agar anak yang ingin sekolah tidak terlantar," katanya, Jumat (5/5/2023).

Pihaknya mengaku setuju dengan tujuan regrouping tersebut yang tujuannya untuk efektifitas dan efisiensi anggaran.

"Tapi jangan sampai menimbulkan persoalan baru yang menyebabkan anak di daerah yang sekolahnya di regroupig itu terlantar akibat tidak sekolah gara gara terlalu jauh," tandas Nurhasan.

Oleh karena itu, Politisi PPP ini meminta Disdik mengkaji terlebih dahulu terkait regrouping ini dengan melibatkan semua tokoh dan unsur dan lalu mendiskusikannya dengan DPRD. Dirinya meminta agar tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan

"Selama ini Disdik tidak pernah mendiskusikan terkait regrouping ini dengan dewan. Saya harap nanti itu ada samacam uji publik bahwa masyarakat menerima, baru kita membuat kesimpulan dan bicarakan dengan dewan selaku pemegang aspirasi di setiap daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Pembinaan SD Disdik Bangkalan Dewi Ega Oktavianti mengatakan, pelaksanaan regrouping sekolah berdasar pengajuan dari pihak lembaga yang bersangkutan. Sementara tahun ini masih 6 SD.

“Regrouping sekolah dilakukan berdasar usulan sekolah dan koordinator wilayah," ujarnya.(dul)