MASALAH kerusakan gedung sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bangkalan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah setempat. Pasalnya, sebanyak 536 lembaga mengalami rusak sedang dan berat. Sehingga membutuhkan program rehabilitasi dan pembangunan dari pemerintah.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyatakan, pendidikan menjadi prioritas selain kesehatan dan infrastruktur tahun ini. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, khususnya peningkatan sapras, naik signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya.

"Kami berharap sapras pendidikan dilirik untuk terus ditingkatkan karena itu masuk belanja wajib. Kepala daerah harus memiliki grand design untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.

Nur Hasan mendesak anggaran yang dialokasikan segera direalisasikan. Sebab, peningkatan infrastruktur pendidikan tidak bisa disamakan dengan jalan. 

"Mengingat, pengerjaannya lebih lama. Apalagi, lokasi untuk satu lembaga sangat besar. Kalau waktunya terlalu mepet, kasihan pelaksananya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Sarpras Bidang Pembinaan SD Dispendik Bangkalan Adi Purnomo menerangkan, kerusakan sarana pendidikan dibagi menjadi tiga kategori. Yakni, ringan, sedang, dan berat. Sekolah yang tingkat kerusakannya ringan dapat direhabilitasi melalui dana bantuan operasional (BOS).

Sedangkan ekolah yang masuk kategori rusak sedang dapat direhabilitasi melalui APBD atau dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sedangkan sekolah yang kondisinya rusak berat menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penentuan lembaga yang akan mendapat program rehabilitasi dan revitalisasi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yaitu, mengacu pada data pokok pendidikan (dapodik) lembaga.

”Sekarang bergantung dapodik sekolah masing-masing,” terang Adi mewakili Kabid Pembinaan SD Dispendik Bangkalan Dewi Ega Oktavianti.(dul)