TERKAIT saluran drainase di akses menuju Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang tidak dapat menampung terlalu banyak air. Sehingga jika intensitas hujan tinggi bisa mengkibatkan genangan air yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, Komisi C DPRD Bangkalan mempertemukan badan eksekutif mahasiswa (BEM) UTM dengan Bappeda dan PUPR, tepatnya pada Senin (13/3/2023).

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mejelaskan, pihaknya menargetkan untuk tahun ini ada tambahan pemeliharaan saluran drainase yang sudah dinormalisasi. 

"Kenapa kami mendatangkan Bappeda, karena kami ingin diproses perencanaan 2024 ini betul-betul direncanakan. Karena berdasarkan hasil survei PUPR tidak bisa dianggarkan dengan dana kecil, harus ada perombakan dengan drainase yang cukup besar," ujarnya, Selasa (14/3/2023).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga memaparkan bahwa tahun ini ada eksekusi tapi tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada BEM UTM untuk bisa menerima itu dulu.

"Kemudian kita berupaya di 2024 ada anggaran yang besar minimal 1 miliar untuk peningkatan drainase karena harus dirombak bukan direhab lagi," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada BEM UTM untuk bagaimana terkait saluran drainase ini bisa dijaga dengan proses sosialisasi ke masyarakat, karena banyak yang tersumbat.

"Selain yang pertama karena memang saluran drainase itu tidak tembus ke sungai yang menjadi kewenangan nasional," jelas dia.

Suyitno juga meminta kepada Bappeda untuk lebih aktif dan menjemput bola. Kemudian lanjutnya, dengan saluran drainase yang tidak layak dan tidak sesuai dengan keadaan kotanya, maka harus ada perombakan total.

"Kamj akan mengundang temen-temen BEM UTM untuk hadir di Musrembang pada tanggal 20 nanti. Karena yang menjadi penentu dari usulan itu Bappeda, kalau Bappeda tidak merencanakan, maka PUPR sebagai eksekutor akan bekerja sesuai anggaran. Makanya Bappeda dan PUPR harus bersinergi," pungksnya.(dul)