DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan menanggapi pernyataan Dinas Sosial (Dinsos) setempat yang mengaku kesulitan mensosialisasikan penanganan anak terlantar.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Anton Bastoni menegaskan bahwa penanganan anak terlantar butuh komitmen kuat dari semua pihak.

"Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menangani anak terlantar. Bagaimana pun, anak-anak amanat konstitusi yang harus kita rangkul dan kita berikan haknya untuk dilindungi," katanya, Senin (27/2/2023).

Politisi Partai Gerindra ini meminta semua pihak untuk bergotong royong dalam persoalan anak terlantar ini.

"Kalau ada kesulitan harus segera dicarikan solusinya biar persoalan ini bisa tertangani. Biar tidak ada lagi anak yang terlantar," ujar Anton.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinsos Bangkalan Ahmad Riadi mengatakan Pemkab memiliki andil besar dalam menangani anak terlantar. Untuk itu, Dinsos mengandalkan TKSK dalam menyampaikan pesan agar tidak ada kasus pembuangan bayi dan penelantaran anak.

“Yang mensosialisasikan hanya TKSK, tapi tidak mungkin satu orang bisa menyampaikan langsung ke semua desa. Balita terlantar ini memang menjadi tugas negara. Jadi, anak itu bisa diantarkan ke kami. Nanti kami antarkan ke panti asuhan di Sidoarjo,” jelas Riadi.

Pihaknya juga menyayangkan adanya penemuan bayi di Desa Benangkah, Kecamatan Burneh. Seharusnya apabila orang tuanya tidak menginginkan atau belum siap merawat bayi itu, maka bisa melaporkan ke dinas terkait.

“Kami akan merahasiakannya, tidak perlu khawatir, karena ini juga jadi kebijakan bersama Dinsos Provinsi,” tegasnya.(dul)