TAHUN Anggaran 2023 ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabuapten Bangkalan akan mengawasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat lebih ketat lagi. Yakni melalui absensi pegawai yang akan menggunakan sistem geotagging.

Upaya itu mendapat mendapat respon baik dari DPRD Bangkalan. Pasalnya, sudah lama DPRD merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja ASN di lingkungan Pemkab setempat.

"Kami rasa itu bagus jika memang diterapkan mulai tahun ini. Dan menurut kami pengawasan yang ketat memang harus dilakukan," kata Ketua Komisi A DPRD Bangkalan H. Syaiful Anam, Senin (13/2/2023).

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan agar BKPSDA bersungguh-sungguh dalam mengawasi kinerja dan kedisiplinan ASN.

Sementara itu, PLT BKPSDA Kabupaten Bangkalan Rizal Moris mengatakan, salah satu yang akan diperketat di tahun 2023 ini adalah absensinya. ASN yang sebelumnya tidak bisa melakukan absensi jika melakukan tugas di luar kantor, sekarang akan diatur menggunakan sistem geotagging.

“Jadi di mana pun berada, para pegawai nanti bisa absensi, karena sistem tersebut akan terkoneksi dengan lokasi di android masing-masing,” ulasnya.

Selama ini, lanjut Rizal, absensi pegawai di Bangkalan masih menggunakan fingerprint. Sementara kalau di daerah lain, seperti di Surabaya, absensinya sudah terkoneksi dengan android. Sehingga meskipun menghadiri undangan rapat di luar daerah, pegawai masih bisa tetap melaporkan.

“Semuanya nanti terekam, undangannya dalam kegiatan apa, dan laporan mereka juga bisa melalui telepon,” tuturnya.

Rizal menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan nanti juga akan melakukan evaluasi secara berkala mengenai kedisiplinan ASN.

“Penilaiannya tetap dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, yang akan kami lakukan adalah evaluasi secara umum,” pungkasnya.(dul)