DIGELARNYA workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2022 di Kabupaten Bangkalan mendapat apresiasi dari DPRD setempat. Dengan digelarnya workshop itu, diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Kepala Desa (Kades) dalam mengelola keuangan desa.

"Ada beberapa pembangunan prioritas yang perlu dilaksanakan di desa. Tentunya sesuai dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Taun 2022," ujar Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, H. Syaiful Anam, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya, beberapa pembangunan prioritas yang dimaksud yang pertama adalah program perlindungan sosial berupa BLT Desa sebesar minimal 40 persen dari anggaran dana desa. 

Kedua di bidang ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen dari anggaran dana desa. Ketiga kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di desa sebesar 8 persen dari anggaran dana desa. 

"Yang keempat kegiatan prioritas lainnya sebesar 32 persen," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap prioritas pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta pemulihan ekonomi nasional. 

"Makanya faktor pengawasan dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa sangatlah penting," pungkasnya.(dul)