KOMISI A DPRD Bangkalan memunculkan wacana agar absensi tidak cukup hanya dengan mesin absensi sidik jari atau fingerprint. Pasalnya, diketahui tingkat kehadiran pegawai di langkungan Pemkab rendah. Kendati demikian, tunjangan pokok pegawai (TPP) terserap 100 persen.

"Pengawasan tingkat kehadiran ini harus lebih diperketat. Makanya kami mengusulkan penggunaan absensi yang berbasis wajah, sidik jari hingga retina mata," ujar Mohammad Hotib, anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Selasa (6/12/2022).

Pihaknya menyampaikan, bahwa mesin absensi yang dipasang tidak hanya sekedar mengidentifikasi sidik jari ataupun wajah biasa. Sebab dengan identifikasi retina, maka akan sulit untuk dimanipulasi.

"Jadi nantinya semua pegawai dilingkungan Pemkab diharuskan menunjukkan retina mata untuk mengisi absensi kehadiran setiap harinya," paparnya.

Apalagi, kata Hotib, pihaknya banyak menemukan absensdi sidik jari yang terpasang tidak dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, harus ada pengawasan ketat dari pimpinan OPD dan Badan Kepagawaian supaya kinerja para pegawai bisa tampak, yakni bukan hanya sekedar penikmat TPP dan gaji saja.

“Kami curiga pimpinan OPD menutupi ketidakhadiran pegawainya, laporan kehadiran yang diberikan pada badan kepegawaian merupakan data palsu. Karena fakta yang kami temukan, saat sidak tingkat kehadiran di bawah 50 persen," ungkapnya.

Sekedar diketahui, rendahnya tingkat kehadiran itu diketahui saat rombongan Komisi A DPRD Bangkalan menginspeksi sejumlah kantor OPD untuk memantau tingkat kehadiran pegawai pada 18 November 2022 lalu. Dalam inspeksi itu, mereka menemukan beberapa OPD yang kosong, tidak ada aktivitas pegawai.(dul)