DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan memberikan respon atas penilaian kinerja terhadap 22 puskesmas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Pasalnya, ada tiga kepala puskesmas (Kapus) yang terancam didongkel dari jabatannya setelah kinerjanya dianggap kurang maksimal.

Respon yang disampaikan dewan adalah meminta Dinkes untuk professional dan juga harus netral dalam melakukan penilaian. Respon tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Bangkalan Anton Bastoni, Rabu (09/11/2022).

“Artinya Dinkes jangan sampai ada unsur kepentingan dalam melakukan penilaian ini. Kami ingatkan kepada Dinkes, jangan pernah main-main dalam menilai sebuah kinerja,” tandasnya.

“Jangan sampai nantinya yang tidak dicopot malah lebih jelek kinerjanya daripada yang dicopot. Kami tidak main-main,” imbuh Anton.

Sebab, lanjut Anton, hal itu berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang mana dengan diterapkannya UHC ini, puskesmas memang dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih maksimal.

“Sekali lagi kami ingatkan Dinkes tidak main-main soal penilaian kinerja ini. Karena ini berkaitan dengan pelayanan UHC yang sudah diterapkan di Bangkalan. Kami tidak main-main, Dinkes jangan sampai salah penilaian,” pungkasnya.(dul)