PORSI anggaran untuk pengelolaan sampah dan drainase disebut belum ideal. Sehingga, pengelolaan sampah masih menggunakan sistem kotrak lahan. Begitupun pembangunan drainase masih belum ideal. Akibatnya, hujan dengan intensitas tinggi membuat daerah dengan padat penduduk sering terendam genangan air huja.

Hal itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Bangkalan H. Musawwir. Menurutnya, pengelolaan sampah dan drainase membutuhkan berbagai evaluasi dan tambahan anggaran. Sebab, jika tidak kata dia, permasalahan tersebut akan menjadi permasalahan tahunan yang tidak pernah tuntas.

"Karena memang anggarannya tidak sesuai. Makanya persoalan sampah dan banjir lokal ini tidak pernah selesai,” ujarnya, Rabu (26/10/2022).

Politisi dari Fraksi Keadilan Hati Nurani mengatakan, seharusnya kebtuhan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi prioritas agar permasalahan sampah selesai.

Akan tetapi, lanjut Musawwir, hingga saat ini lahan TPA sistemnya masih kontrak. Sehingga persoalan terkait sampah dari tahun ke tahun tidak pernah selesai.

“Bukan hanya persoalan sampah, pembangunan drainase di sejumlah titik lingkungan padat penduduk juga belum selesai. Itu kan bisa berdampak banjir lokal yang membuat lingkungan masyarakat tidak nyaman. Artinya, masih banyak lingkungan yang butuh drainase yang sesuai, baik lebarnya dan juga penyalurannya," tandasnya.

Maka dari itu, anggota dewan dari Tanah Merah ini menyampaikan bahwa anggaran untuk kedua hal tersebut harus diperhatikan dan ditambah. Agar tidak menjadi permasalahan tahunan yang tidak tuntas dalam setiap kali anggaran.

"Dari pada dianggarkan setiap tahun, tapi tidak belum selesai. Lebih baik anggarannya ditambah, asal bisa selesai dan tuntas,” cetus Musawwir.(dul)