DIBERLAKUKANNYA program Universal Health Coverage (UHC) harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Bangkalan. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Bangkalan membuat komitmen bersama rumah sakit daerah,Dinkes, puskesmas dan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Komitmen tersebut disepakati pada saat memfasilitasi aundiensi LSM LIRA dengan mengundangkan langsung pihak RSUD Syamrabu, Dinkes, puskesmas se- Bangkalan, dan rumah sakit- rumah sakit swasta yang menjadi rujukan, Jumat (21/10/2022) di Ruang Rapat Banggar DPRD Bangkalan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan menyampaikan, dalam rangka menyambut UHC, pihaknya menginginkan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang paripurna.

“Termasuk tidak boleh mengeluh dalam memberikan pelayanan dan tidak boleh ada pungutan-pungutan dalam bentuk apapun,” katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PPP ini juga menuturkan bahwa pihaknya bersama pihak-pihak terkait telah menyepakati pelayanan terbaik harus menjadi tujuan bagi rumah sakit daerah, puskesmas, dan rumah sakit swasta yang menjadi rujukan.

“Dengan program UHC ini, semuanya berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” papar Nurhasan.

Selain itu, Sekretaris PPP ini menegaskan bahwa pihaknya telah merekomendasikan kepada Dinkes, jika dikemudian hari di lapangan ditemukan puskesmas atau rumah sakit yang tidak sesuai tujuan UHC, untuk melakukan langkah-langkah penertiban.

Bahkan pihaknya juga mendorong kepada Dinkes untuk membuat surat edaran (SE) tentang Standar Opersional Prosedur (SOP) UHC, bahkan jika perlu Peraturan Bupati (Perbup) tentang SOP UHC segera diselesaikan.

“Agar puskesmas, polindes bahkan bidan-bidan desa punya arah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” pungkasnya.(dul)