PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memberi catatan agar uang daerah Kabupaten Bangkalan tidak digunakan untuk pengadaan mobil dinas (Mobdin) dan pembangunan gedung. Pasalnya, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan disebut tidak sehat.

Menanggapi hal itu, salah satua Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Keadilan Hati Nurani H. Musawwir mengatakan, porsi APBD Bangkalan sudah sejak lama tidak proporsional.

“Karena, selain banyak untuk belanja pegawai, kebutuhan belanja kendaraan dan pemeliharaan serta operasional juga besar,” ujarnya, Kamis (13/10/2022). 

Menurutnya, jika OPD tidak bisa merealisasiksn rencana visi misi bupati dan hanya berjalan masing-masing maka perbaikan APBD yang sehat akan sulit dilakukan. 

“Kalau memang ingin diperbaiki, mari sebandingkan APBD dengan pendapatan asli daerah (PAD). Ini harus bisa menjadi tolak ukur yang besar,” tandasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak Pemerintah Bangkalan bersama-sama memperbaiki porsi APBD sehingga proporsional.

“Agar apa yang menjadi visi misi bupati bisa terealisasi, dan cita-cita Bangkalan sejahtera dapat terwujud. Saya harap semua OPD sadar akan hal itu,” tutup H. Musawwir.(dul)