DPRD Kabupaten Bangkalan menyebut belanja pegawai di lingkungan Pemkab setempat membebani sekitar 60 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Meskipun termasuk belanja yang paling boros tapi tidak dibarengi dengan pengawasan tingkat kehadiran yang maksimal," ujar Muhammad Khotib anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Jumat (23/9/2022).

Menurut dewan yang menjabat anggota Banggar ini, belanja pegawai yang tinggi itu seharusnya ada manfaat yang diterima masyarakat. Namun, faktanya hingga saat ini kinerja pegawai belum memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.

"Misalnya pelayanan yang lebih baik. Karena  banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan dari aparatur negara yang tugasnya memang melayani masyarakat," ucapnya.

Oleh karena itu, Politisi PKB ini mendesak pemerintah untuk menerapkan absensi yang lebih detail di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Bahkan, lanjut Khotib, penerapan absensi yang lebih detail itu menyeluruh sampai ke elemen pemerintahan di tingkat kecamatan. Agar supaya tidak hanya membebani anggaran, tapi ada kinerja nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Misalnya, absensi yang bisa dikenali orangnya, baik wajah, sidik jari dan tingkat produktivitas yang dilaporkan," pungkasnya.(dul)